Satu Kelas Siswa SMA Negeri 1 Arjawinangun Di Bawah Passsing Grade

Cirebon, Global Post

Penerimaan Siswa Baru (PSB) di SMA Negeri 1 Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Angkatan Tahun 2011-2012 dinilai tidak transparan. Pasalnya penerimaan siswa yang diluar passing gride hampir satu kelas banyak titipan para pehabat, sehingga ditemukannya keganjilan pada PSB di SMA Negeri Arjawinangun.  Di antaranya ada siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) yang nilainya besar tidak diterima. Sebaliknya siswa yang bernilai UN lebih kecil malah diterima, Kecurangan dalam penerimaan siswa baru (PSB) di SMAN 1 Arjawinangun mulai terbongkar. Puluhan siswa baru yang nilai Ujian Nasionalnya di bawah passing grade diketahui masuk lewat jalur belakang.

Sekretris Jendral Forum Mahasiswa Bersatu (FMB) Indonesia di Cirebon, Ade Sukrisna meminta agar Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Cirebon menindak tegas sekolah yang terindikasi melakukan kecurangan dalam PSB.

Ia meminta disdik memberikan sanksi tegas bagi kepala sekolah yang melakukan indikasi pelanggaran PSB tersebut. Pihaknya juga mensinyalir modus siswa titipan dalam proses PSB tahun ini terjadi di sekolah lainnya di Kabupaten Cirebon.

Informasi yang berhasil dihimpun, siswa baru yang kebanyakan merupakan titipan pejabat ini jumlahnya cukup banyak, yakni mencapai 40 siswa. Bagi siswa yang masuk melalui jalur khusus ini mereka harus membayar biaya masuk yang sudah ditetapkan pihak sekolah yakni Rp3,8 jut rupiah.

“Kami akui ada penerimaan siswa baru yang nilainnya di bawah passing grade tapi hal ini sudah dibicarakan dengan komite sekolah,” ujar Kapala SMAN 1 Arjawinangun, H.Sukardi saat dihubungi via ponselnya.

Ketika Global Post konfirmasikan hal tersebut kepada Drs. K. Sukardi, M. Pd melalui telephon selullarnya mengatakan bahwa dalam Penerimaan PSB dirinya tidak tahu menahu dan semuanya sudah melalui rapat komite Sekolah, tandasnya.

Diungkapkan Sukardi, bahwa ada sekitar 43 siswa yang masuk melalui jalur titipan ini dan jumlah biaya yang diminta sudah dimusyawarahan dengan komite sekolah. “Biaya tersebut rencananya untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) dan pengecatan seluruh kelas, Pihaknya mengaku mengakomodir siswa yang nilainya dibawah passing grade karena banyaknya tekanan yang datang dari pejabat yang datang menitipkan anak atau saudara mereka.“Orang yang menitipkan dari korem, polsek, polres LSM sampai wartawan,” kata Sukardi.

Alasan pihak sekolah mengakomodir para siswa titipan pejabat tersebut, tambah Sukardi, karena saat ini uang bangunan tidak ada. Uang bantuan dari bupati untuk program dana sumbangan pendidikan (DSP) dinilai kecil. “Coba tanya ke bupati, berapa memberikan bantuan untuk persiswa berapa? Dan wartawan harus tahu itu. Dan kami minta tolong kepada wartawan kalau memberitakan salah, maka kami akan menuntutnya,” katanya. (Moch Mansur)